Usai Geledah Kemensos, KPK Sita Sejumlah Barang Bukti Korupsi

Program Bantuan Sosial Beras untuk 10 Juta Keluarga Indonesia (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti saat menggeledah Kementerian Sosial kemarin, Selasa (23/5/2023).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, sejumlah barang bukti yang disita itu diantaranya beberapa dokumen serta bukti elektronik. Ia belum merincikan jenisnya.

“Selama proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti https://kecoak123.shop/ elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara,” kata Ali dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (24/5/2023).

Ali mengatakan, setelah disita tim penyidik KPK segera melakukan analisis sekaligus penyitaan untuk melengkapi pemberkasan perkara.

Ia berujar, barang bukti ini nantinya akan digunakan untuk penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021 di Kemensos.

“Tim penyidik telah selesai melaksanakan tindakan hukum Pro Justitia berupa penggeledahan di kantor Kemensos RI dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang dugaan adanya korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021,” ujarnya.

Setelah menggeledah kantor Kementerian Sosial (Kemensos) selama 8 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel dua ruangan pejabat anak buah Menteri Tri Rismaharini.

Ruangan yang digeledah adalah ruang Sesditjen dayasos atau Ditjen Dayasos. Namun, ruangan yang digeledah pun disegel KPK. Hal ini diungkapkan oleh Stafsus Menteri Sosial (Mensos) bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa.

Don mengungkapkan pihak KPK meminta sejumlah dokumen kepada Kemensos terkait penyaluran bansos yang terjadi pada 2020. Selain dokumen, KPK juga membawa perangkat elektronik yang dibawa penyidik KPK.

“Rasanya ada notebook. Ya kita kooperatif aja. Jadi yang dipakai tahun itu (2020), pasti KPK tahu juga mekanisme soal ini notebook tahun berapa,” ujarnya, dikutip dari Detikcom, Rabu (24/5/2023).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*