DAFTAR 4 Jenderal TNI Lulusan Ranger School AS: Ada SBY, Hotmangaraja Panjaitan, Disusul Mayor Teddy

Nama Mayor Teddy Indra Wijaya semakin bersinar di dunia jagat maya sejak dimulainya perhelatan Pilpres 2024.

Ajudan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto itu bahkan menjadi idola baru bagi para kaum hawa.

Pasalnya, Mayor Teddy memiliki paras tampas, bersikap tegas, dan sigap mengawal Prabowo.

Mayor Teddy Indra Wijaya lahir di Manado pada 14 April 1989 atau saat ini memasuki usia 35 tahun.

Mayor Teddy merupakan seorang muslim dan anak dari pasangan suami istri yang berdinas di TNI, yaitu Kolonel Inf. (Purn) Giyono dan Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan.

Mayor Teddy alumni SMA Taruna Nusantara. Ia kemudian melanjutkannya ke Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada tahun 2011.

Ia juga pernah sekolah di Ranger School, Amerika Serikat.

Ranger School sendiri merupakan sebuah program sekolah Angkatan Darat AS paling elite untuk menciptakan lulusan US Army Ranger bagi Resimen Ranger ke-75.

Saat berpangkat Kapten, Teddy berhasil meraih tab ranger. Ini merupakan salah satu prestasi cemerlang yang pernah diraih oleh Mayor Teddy.

Mayor Teddy memenuhi kualifikasi sebagai pasukan elite Angkatan darat AS atau US Army Ranger School.

Di sana, terdapat 412 siswa US Army dan 6 siswa asing dari Ukraina, Indonesia, Arab Saudi, Jerman, Belanda, dan Kanada.

Di mana diuji mulai dari kemampuan individual dalam fisik, navigasi darat, Ranger Tactical Test, hingga penilaian Leadership in Patrol, Peer Evaluation.

Lalu, siswa yang tak memenuhi standar bakal langsung dikeluarkan. Selain itu, bisa juga mengulang ke tahap sebelumnya atau dari hari pertama.

Pada tahun 2019, Teddy lulus dari US Army Ranger School yang berada di Fort Benning, Amerika Serikat.

Teddy berhasil meraih predikat International Honor Graduate di antara 185 siswa yang terdiri dari 171 perwira Amerika dan 14 perwira asing.

Tak hanya itu, Teddy juga menerima Commandant List Award serta Gold APFT (Tes Fisik dengan nilai 100 persen).

Mayor Teddy suskses mengikuti jejak seniornya di TNI yang berhasil lulus dari Ranger School.

Pertama ialah Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan selanjutnya, Letjen (Purn) Hotmangaraja Panjaitan.

Kemudian, Letjen (Purn) Nugroho Widyatomo dan disusul Letjen (Purn) Syaiful Rizal.

Kini, diikuti perwira muda TNI dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayor Teddy.

Karier Mayor Teddy terus cemelang. Saat berpangkat Letnan Satu (Lettu), ia terpilih menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi untuk periode 2014-2019.

Kemudian, menjadi ajudan Menhan RI Prabowo Subianto sejak 2019-2024.

Jika diperhatikan, di bagian lengan kiri Mayor Inf Teddy Indra Wijaya tersemat Tab Ranger.

Itu artinya, ia menjadi salah satu perwira TNI AD yang berhasil meraih kualifikasi pasukan elite US Army Ranger atau pasukan elite angkatan darat AS.

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, seorang anggota TNI Perwira Menengah (Pamen) Golongan IV, gaji yang didapatkan oleh Mayor Teddy berkisar Rp 3.000.100 sampai Rp4.930.100 per bulannya.

Gaji pokok ini tentu di luar dari tunjangan. Ada tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya.

Nama: Mayor Inf Teddy Indra Wijaya

Kelahiran: Manado, Sulawesi Utara, 14 April 1989.

Ayah dan Ibu: Kolonel Inf. (Purn) Giyono dan Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan.

SMA Taruna Nusantara (2009), Akademi Militer (2011), Ranger School, Amerika Serikat (2019).

Pasangan: Wita Nidia Hanifah (menikah 11 September 2018 dan cerai 2019).

Caleg PPP Bangkalan Ngamuk di Kantor Kecamatan Gegara Kesal Suara Berkurang

Caleg PPP Sampang ngamuk di Kantor Kecamatan.

Jakarta – Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sonhaji, mengamuk di Kantor Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dia mengamuk karena merasa perolehan suara miliknya turun drastis dari perolehan awal.
Dilansir detikJatim, Sabtu (24/2/2024), Sonhaji mengamuk di hadapan para petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Aksinya itu terekam video sejumlah pendukungnya yang turut mendatangi kantor kecamatan yang juga menjadi sekretariat PPK Kwanyar.

Pria yang masih aktif sebagai anggota Komisi D DPRD Bangkalan ini datang bersama puluhan pendukungnya kemudian melakukan aksi di depan kantor kecamatan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan 5 anggota PPK Kwanyar.

“Saya ingatkan jangan sekali-kali mengubah perolehan suara DPRD Bangkalan, karena kalian akan berhadapan dengan saya dan nyawa taruhannya,” kata Sonhaji, Jumat (23/2).

Sonhaji yang duduk berhadapan dengan 5 anggota PPK itu sempat emosi dan menggebrak meja. Dia kesal karena suaranya turun drastis dari perolehan awal. Ia meminta agar tidak ada penggeseran suara terutama yang berkaitan dengan perolehannya.

“Jangan pernah menggeser suara Sonhaji,” imbuhnya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/fas)

Apa Itu Hak Angket dan Bagaimana Mekanismenya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki tiga hak, yakni Hak Angket, Hak Interplasi, dan Hak Menyatakan Pendapat.

Ketiga hak ini berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Pascapencoblosan Pemilu 2024, ramai berbagai pihak membahas soal Hak Angket DPR RI.

Isu ini mencuat lantaran adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Pihak yang merasa dirugikan kemudian mewacanakan agar DPR RI menggunakan Hak Angket.

Lantas, apa itu Hak Angket? Bagaimana mekanismenya?

Melansir laman dpr.go.id, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan hak angket DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal – pasal lain Undang – Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.”

Hak Angket disebut juga sebagai hak penyelidikan, karena hak ini memang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki sesuatu.

Dalam Pasal 176 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR menegaskan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki “kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Dikutip dari umsu.ac.id, berdasarkan Pasal 177 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengajukan hak angket:

1. Minimal 25 Anggota Parlemen dan Lebih dari Satu Fraksi

Pengajuan hak angket memerlukan dukungan minimal 25 anggota parlemen dan harus berasal dari lebih dari satu fraksi di DPR.

2. Penyampaian Permohonan secara Rinci

Permohonan pengajuan hak angket harus disampaikan dengan materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki, beserta alasan-alasannya secara rinci.

3. Daftar Nama dan Tanda Tangan

Permohonan tersebut harus menyertakan daftar nama dan tanda tangan semua anggota yang mengajukan hak angket beserta fraksinya.

4. Pertimbangan di Sidang Paripurna

Permohonan hak angket kemudian dibawa ke sidang paripurna untuk dipertimbangkan apakah akan diterima atau ditolak.

5. Panggilan Saksi

Jika hak angket disetujui, panitia hak angket memiliki kewenangan untuk memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing yang berdomisili di Indonesia sebagai pemberi keterangan.

Hak interpelasi adalah hak DPR RI untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bukan Puting Beliung, Pakar BRIN Yakini Jatinangor Dihajar Badai Tornado Pertama, Ini Detik-detiknya

Bukan angin puting beliung, Jatinangor, Sumedang diduga dihajar tornado.

Adapun peristiwa diduga tornado tersebut terjadi di Jatinangor, Sumedan pada Rabu (21/2/2024) sore.

Peristiwa yang disebut-sebut angin puting beliung ini disebut sudah tornado.

Hal itu disampaikan oleh peneliti BRIN Erma Yulihastin melalui akun media sosial pribadinya.

Ia bahkan menyebutkan peristiwa di Sumedang tersebut menjadi tornado pertama.

Ia juga mengungkapkan bahwa BRIN melalui Kajian Awal Musim Jangka Madya Wilayah Indonesia (KAMAJAYA) sudah memprediksi peristiwa cuaca ekstrem yang terjadi di Indonesia pada 21 Februari 2024.

“Jadi bagaimana, kalian sudah percaya sekarang kalau badai tornado bisa terjadi di Indonesia? KAMAJAYA sudah memprediksi “extreme event” 21 Februari 2023,” tulisnya dikutip Tribun-medan.com, Kamis (22/2/2024).

Lanjutnya, ia juga menyampaikan perbedaan efek angin puting beliung dan tornado.

Dimana disampaikannya tornado memiliki skala kekuatan angin lebih tinggi dan radius lebih luas.

“Efek tornado: beda dg puting beliung, tornado punya skala kekuatan angin lebih tinggi dan radius lebih luas.

Angin tornado minimal kecepatan angin mencapai 70 km/jam. Dalam kajian kami di BRIN, angin puting beliung terkuat: 56 km/jam. Sudah pernah lihat film Twister 1996?,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Erma menjelaskan, tornado memiliki skala kekuatan angin yang lebih tinggi dan radius lebih luas. Angin tornado minimal kecepatannya mencapai 70 kilometer per jam.

Sementara itu dalam kajian BRIN, angin puting beliung terkuat yang pernah tercatat memiliki kecepatan 56 kilometer per jam.

Menurut Erma, kasus puting beliung yang biasa terjadi di Indonesia hanya berlangsung sekitar 5 sampai 10 menit itu pun sudah sangat lama.

“Hanya ada satu kasus yg tidak biasa ketika puting beliung terjadi dalam durasi 20 menit di Cimenyan pada 2021,” paparnya.

Disisi lain, dikutip dari laman bmkg.go.id, puting beliung adalah sebutan lokal untuk tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia.

Sementara itu, menurut laman bpbd.ntbprov.go.id, angin Puting beliung berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit.

Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Leysus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya.

Inilah detik-detik angin puting beliung yang menerjang wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, terekam video.

Sejumlah video merekam peristiwa angin puting beliung.

Dalam video tersebut, nampak angin puting beliung berwarna gelap terputar membawa sejumlah benda.

Benda-benda yang tersedot angin mengerikan tersebut diduga puing-puing rumah yang hancur.

Dalam video lainnya, warga merekam angin puting beliung yang membuat rumah rusak

Nampak genteng milik sejumlah rumah warga terlepas dan hancur.

Video lain, warga menyebut di wilayah Citanggulun, Cintamulya, atap rumah warga hancur tersapu angin puting beliung.

Sebelumnya diberitakan, angin puting beliung menerjang kawasan Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Rabu (21/2/2024) sore.

Sejumlah rumah warga di Cintamulya rusak akibat terjangan ini.

Video yang diterima TribunJabar.id menunjukkan dahsyatnya angin.

Angin menggulung hingga sampah-sampah berterbangan. Angin itut terekam video berwarna hitam. Angin bergerak cepat dan membuat siapapun yang melihatnya ketakutan.

Ketika angin beranjak, hujan dan petir menerjang. Hujan deras terjadi.

“Di Cipajaran, roboh di sekitar PT Kahatex,”

“Lokasi di RW 8 dan RW 4 ada kerusakan. Rumah warga yang rusak masih dalam pendataan,” kata Kades Cintamulya, Syarip Wahyudi, melalui sambungan telepon

KENAPA Jokowi Sering Melantik Menteri di Hari Rabu Pon?Ini Makna dari Kitab Primbon hingga Hal Magis

Presiden Jokowi sering melantik sejumlah menteri di hari Rabu Pon istilah dalam kalender Jawa.

Pada hari ini, Rabu (21/2/2024) yang bertepatan dengan juga weton Rabu Pon, Jokowi bakal melantik Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pukul 11.00WIB.

Hadi Tjahjanto bakal dilantik sebagai Menko Polhukam dan AHY bakal dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

Pelantikan ini menjadi sangat krusial jelang masa habis jabatan Jokowi sebagai presiden.

Diketahui, Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam karena mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Bocoran mengenai adanya reshuffle yang bertepatan dengan hari Rabu Pon dalam penanggalan Jawa itu pertama kali dilontarkan oleh politisi Partai NasDem, Sahroni.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai pemilihan Rabu Pon untuk melaksanakan hal penting tak lepas dari langgam politik Jawa yang sejak awal melekat dalam diri Jokowi.

Mengutip pernyataan Soemarsaid Moertono dalam buku Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX, Kunto mengatakan legitimasi raja-raja Jawa bersumber dari aspek magis religius.

Kunto pun berpendapat, hal itu yang diterapkan Jokowi dalam berpolitik.

“Rabu Pon-nya Pak Jokowi ini sebagai bentuk hal mistis yang tidak tersentuh masyarakat,” ujar Kunto saat wawancara bersama Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Lebih lanjut, Kunto menyebut Jokowi tengah berusaha merawat kekuasaan secara kultural lewat pemilihan Rabu Pon untuk melakukan hal-hal penting.

“Bahwa di sini kalau rakyat patuh dengan raja yang punya kesaktian, kewibawaan magis religius yang tinggi, maka rakyatnya akan sejahtera dan akan hidup tenteram, di sini ada legitimasi terhadap sang raja,” paparnya.

Selama dua periode menjabat sebagai Presiden Indonesia, Jokowi beberapa kali melakukan reshuffle pada Rabu Pon.

Lebih lanjut, Kunto menyebut Jokowi tengah berusaha merawat kekuasaan secara kultural lewat pemilihan Rabu Pon untuk melakukan hal-hal penting.

“Bahwa di sini kalau rakyat patuh dengan raja yang punya kesaktian, kewibawaan magis religius yang tinggi, maka rakyatnya akan sejahtera dan akan hidup tenteram, di sini ada legitimasi terhadap sang raja,” paparnya.

Selama dua periode menjabat sebagai Presiden Indonesia, Jokowi beberapa kali melakukan reshuffle pada Rabu Pon.

Biasanya pemilik weton ini cocok untuk dijadikan pemimpin.

Tak heran bahwa Jokowi berhasil menduduki jabatan Presiden selama 2 periode sejak 2014-2024 mendatang.

Jokowi yang lahir pada tanggal Rabu Pon, 21 Juni 1961 memiliki neptu 14 (7 + 7).

Neptu adalah angka perhitungan Jawa yang bisa dipakai untuk membaca nasibnya.

Neptu 14 ini masuk ke golongan Tibo Ratu dibawah naungan Lebu Katiup Angin.

Artinya, seseorang dengan neptu ini memiliki keberuntungan dalam hidup.

Melansir dari kitab primbon Jawa, Rabu Pon memiliki sifat lakuning rembulan yang artinya adalah penerang bagi orang lain.

Orang-orang yang lahir pada Rabu Pon juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, pandai bergaul, dan pandai menghibur orang lain.

Weton Rabu Pon juga dimiliki orang orang yang mudah beruntung dalam hidup karena tak mudah putus asa dalam mencapai cita-citanya.

Selain itu, mereka juga cenderung berwawasan luas dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang cepat.

Sayangnya sifat buruk Rabu Pon ini tergambar dari kebiasaannya yang tidak disiplin dalam menerapkan sesuatu.

Mereka juga mudah bingung dalam pengambilan keputusan, yang mana bisa membuat penyesalan atas keputusan yang telah diambil.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan ada pelantikan menteri hari ini.

“Rabu besok (hari ini), 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB,” kata Ari, Selasa, (20/2/2024).

Kendati demikian, Ari belum mau membeberkan siapa sosok dua menteri yang akan dilantik hari ini itu.

“Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok (Rabu) ya,” katanya.

Begitu pula dengan Presiden Jokowi, tak mau berkomentar banyak mengenai perombakan kabinet hari ini.

Presiden Jokowi hanya mengatakan, soal perombakan Kabinet sebaiknya menunggu hari Rabu.

“Besok (hari ini) di tunggu saja jam 10,” kata Jokowi usai menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Ancol, Jakarta, Selasa, (20/2/2024).

Sebagai informasi, saat ini, kursi Menko Polhukam dijabat oleh Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas (Plt), menggantikan Mahfud MD.

Sebab, Mahfud telah mengundurkan diri untuk menjaga netralitas, setelah maju jadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Diketahui, posisi strategis Menko Polhukam itu telah kosong selama dua minggu lebih, usai ditinggal Mahfud sejak 1 Februari 2024.

Lalu, berdasarkan kabar beredar, jabatan Menko Polhukam itu akan diisi oleh mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto.

Diketahui, Hadi Tjahjanto saat ini menjabat sebagai menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022, lalu.

SOSOK Ratih, Caleg di Banyuwangi Klarifikasi Usai Dituding Tarik Bantuan karena Suara Kecil

Ini sosok Ratih, caleg di Banyuwangi yang dituding tarik bantuan karena suara kecil.

Ia membantah menarik bantuan.

Nyatanya Ratih pun meraup ribuan suara.

Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari 2024 menyisakan kisah unik.

Seorang wanita kader Partai Nasdem Banyuwangi, Jawa Timur, bikin heboh.

Kader Nasdem bernama Ratih Nur Hayati tersebut merupakan salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Ratih dikabarkan menarik kembali bantuan yang diberikan kepada warga karena perolehan suaranya tak cukup untuk mengantarkan Ratih jadi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Warga Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur dibuat geleng-geleng kepala dengan kelakuan seorang calon anggota legislatif (caleg).

Sebab, caleg tersebut menarik material paving yang sebelumnya udah dikirim.

Diduga, paving tersebut diambil kembali karena caleg itu tidak mendapatkan dukungan suara dari masyarakat desa seperti yang dikehendaki.

Warga mengatakan yang mengambil kembali material paving tersebut adalah tim caleg dari Partai Nasdem.

Dijelaskan, ada sejumlah titik yang ditarik kembali untuk dibongkar.

Informasinya, ada tiga titik droping paving di tiga dusun yang sudah dieksekusi.

Baca juga: Viral Bayi Lima Bulan Meninggal di RSUD Tanjungbalai, Orangtua Sebut Pelayanan Rumah Sakit Buruk

“Benar, setahu saya di Dusun Panjen ada dua titik, itu sudah hilang,” kata AS, warga setempat, Senin (19/2/2024).

Selain di Dusun Panjen, dua dusun lainnya juga ada droping paving. Di Dusun Krajan dua titik dan di Dusun Sumberejo.

Di Dusun Panjen, droping paving dilakukan di kawasan sekitar lapangan.

Di lokasi tersebut sempat ada tumpukan paving sebelum hari H pencoblosan.

Padahal menurut AS, tidak ada kelompok masyarakat yang mengajukan proposal permintaan pavingisasi.

“Paving itu juga didrop tanpa ada banner transparansi anggaran seperti proyek pembangunan pada umumnya,” ujarnya.

Kabar yang beredar, paving tersebut didrop di lokasi itu agar pada saat pemilu 14 Februari 2024, warga memilih caleg yang dimaksud.

Warga setempat memaklumi jika paving tersebut diambil kembali. Sebab, perolehan suara sang caleg di TPS setempat tidak begitu banyak.

“Mungkin karena kecewa kepada warga atau memang murni dijadikan alat kampanye, kita tidak tahu ya,” kata E, warga lain.

Baca juga: VIRAL Curhatan Satpam Cantik, Mata Mendadak Bengkak Usai Minum Obat Sakit Kepala, Tak Bisa Melihat

Ketua DPD Partai Nasdem Banyuwangi, Supriadi Karima Syaifullah mengaku sudah berkoordinasi dengan caleg yang bersangkutan.

Menurut Supriadi, caleg tersebut merupakan petahana dari Dapil 7 Banyuwangi.

Namun dia menepis bahwa telah menarik bantuan paving.

“Ratih tidak merasa menarik, bahkan tidak merasa dropping paving,” kata Supriadi, kepada media, Senin (19/2/2024).

Baca juga: VIRAL Curhatan Satpam Cantik, Mata Mendadak Bengkak Usai Minum Obat Sakit Kepala, Tak Bisa Melihat

Supriadi percaya, kadernya tidak akan setega itu kepada masyarakat, terlebih konstituennya di Desa Jambewangi itu dirinya meraih suara tinggi.

“Nggak mungkin dia melukai masyarakat itu, karena itu konstituennya.

Mbak Ratih menang telak di Jambewangi. Suaranya di atas 8 ribu,” ujar Supriadi.

Ratih yang alumnus SMA di Solo itu merupakan legislator pertahana dari dapil Banyuwangi VII.

Berikut ini daftar caleg Partai Nasdem dari dapil Banyuwangi VII dan perolehan suaranya berdasarkan data dari KPU.

Terlihat Ratih menjadi peraih suara terbanyak.

1. Ratih Nur Hayati = 2.739 suara

2. Istilah Mustofa = 60 suara

3. Achmad Ridho Hadisiswoyo = 14 suara

4. Akhmad Rosidi = 15 suara

5. Muhamad Vahid Faiq = 76 suara

6. Titis Meilika Wiyono = 38.

Data perolehan suara ini bersumber dari 195 dari 576 TPS atau 33,85 persen TPS.

Caleg Partai Nasdem Banyuwangi Ratih Nur Hayati buka suara soal penarikan paving di Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu yang viral.

Sebelumnya, paving yang diduga berasal dari bantuan Ratih itu ditarik karena suara ratih rendah di dusun tersebut.

Ratih mengaku pengiriman dan penarikan paving dilakukan oleh relawan, tanpa sepengetahuannya. Hal itu diketahui usai Ratih dan timnya menelusuri kabar yang sebelumnya viral itu.

“Jadi paving itu berasal dari relawan. Menaruh paving dan mengambilnya tanpa memberi tahu saya,” kata Ratih, Senin (19/2/2024).

Usai kabar pengangkutan kembali paving itu viral, Ratih mengaku telah berkomunikasi dengan relawan.

Ia menyebut, paving yang sebelumnya diangkut akan kembali dibawa ke lokasi awal.

Namun soal waktu pemasangan paving itu, Ratih belum dapat memastikan.

Ia mengaku masih berfokus pada pemantauan hasil pemilu.

Ratih pun meminta maaf kepada warga atas keributan yang terjadi. Permasalahan itu, kata dia, menjadi pembelajaran berharga ke depannya.

Selain itu, Ratih juga menampik bahwa perolehan suaranya di Desa Jambewangi rendah. Berdasarkan perhitungan internal, Ratih mengaku perolehan suaranya tinggi di desa itu.

“Perhitungan kami, suara saya di Jambewangi tinggi. Sekitar 7 ribu suara,” akunya.

Perolehan itu, menurutnya, merupakan yang tertinggi di banding desa-desa lain di Dapil 7 Banyuwangi.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Banyuwangi Supriyadi Karima Syaiful menambahkan, pihaknya akan meminta para caleg dan relawan untuk lebih sering berkoordinasi ke depannya.

Hal tersebut untuk menghindari masalah serupa bakal terulang kembali.

“Saya rasa hal ini karena kesalahan komunikasi. Bu Ratih ini suaranya tinggi di Jambewangi. Tidak mungkin beliau menciderai warga dengan hal seperti itu,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Video pengangkutan paving di Desa Jambesari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi viral di media sosial. Pengangkutan paving diduga akibat suara salah satu calon anggota legislatif (caleg) di dapil tersebut rendah.

Video tersebut terjadi di Dusun Panjen. Paving yang sebelumnya telah ditaruh di pinggir jalan diangkut menggunakan truk.

Salah seorang warga setempat menjelaskan, paving tersebut awalnya ditaruh oleh sekelompok orang. Saat warga bertanya, mereka menyebut bahwa paving akan dipasang jika caleg yang dimaksud tebal suaranya di TPS-TPS dusun tersebut.

Menurut informasi yang diterima warga, caleg yang dimaksud diduga merupakan salah satu caleg dapil 7 dari Partai Nasdem.

Di luar harapan, suara caleg tersebut rendah saat pencoblosan yang berlangsung Rabu (14/2/2024) lalu. Dua hari kemudian atau Jumat (16/2/2024), paving-paving yang telah ditaruh itu diangkut kembali.

“Dipindahkan ke dusun lain,” kata warga Jambesari yang enggan disebut namanya itu.

Saat proses pengangkutan paving, beberapa warga juga berada di lokasi. Mereka mengabadikan momen tersebut dengan mengabadikan melalui foto dan video.

Menurutnya, kebanyakan warga tak protes dengan pengangkutan paving itu. Namun menganggap pengangkutan paving menjadi lucu jika akibat suara caleg rendah.

“Warga ya biasa-biasa saja. Ya dari awal tidak ada yang minta paving juga. Tiba-tiba dikasih,” katanya.

KETAHUAN Coblos Capres 02 Secara Massal, TPS di Madura Gelar PSU, Video Viral di Media Sosial

Pemungutan Suara Ulang (PSU) terjadi di TPS 18, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura.

PSU ini dilakukan setelah video bocah mencoblos 02 di surat suara secara massal. Bocah ini mencoblos surat suara Capres-Cawapres secara massal.

Pemungutan suara ulang pun kembali dilakukan pada Minggu (18/2/2024).

Video bocah mencoblos paslon nomor urut 02 secara massal ini viral di media sosial.

Kini jalannya PSU yang hanya untuk Pemilihan Capres-Cawapres Pemilu 2024 itu mendapatkan pengawalan ketat, terbukti mulai Pengawas Kecamatan, PPS, PPK, Ketua dan Komisioner Bawaslu lengkap, hingga Komisioner KPU beserta Sekretaris KPU berada di lokasi.

Komisioner Bawaslu Sampang, Kordiv Hukum serta Penyelesaian Sengketa, Mursyid mengatakan bahwa, sesuai ketentuan UU nomor 7 tahun 2017 pasal 373 bahwa PSU dapat dilakukan atas usulan dari KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan keadaan diadakan PSU.

Kemudian diteruskan ke PPK dan KPU untuk pengambilan keputusan diadakannya PSU.

“PSU untuk Pilpres di TPS 18 karena dicoblos oleh warga masyarakat yang tidak termasuk dalam DPT maupun DPTB,” ujarnya.

“Untuk kehadiran kami (Bawaslu) hanya sebatas mendampingi, sedangkan yang merekomendasi kan Panwascam,” imbuhnya.

Sementara, pada TPS 18, Desa Pandan terdapat 284 Pemilih dengan perincian 147 Pemilih Laki laki dan 137 Pemilih Perempuan.

Adapun hasilnya, pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran unggul dibandingkan dengan paslon lainnya dengan perolehan124 suara.

Kemudian, Palon 01 pasangan AMIN memperoleh 81 suara dan Palon 03 Ganjar-Mahfud mendapat 1 suara.

“Alhamdulillah jalannya PSU berjalan dengan aman dan kondusif, ” tutup Mursyid.

Relawan pendukung Ganjar-Mahfud bakal menggelar aksi demo di Bawaslu hari ini, Senin (19/2/2024).

Mereka menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan.

Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, pihak Ganjar-Mahfud merasa banyak kecurangan sehingga perlu dilakukan penolakan.

“Jadi besok itu jam 10.00 WIB akan turun ke Patung Kuda kemudian longmarch ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan anda geruduk Bawaslu,” kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

Burhan mengklaim, bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024.

Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut.

“Pada prinsipnya kita menolak hasil daripada Pilpres saat ini karena terlihat secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemilu kali ini dan itu menguntungkan paslon 02,” kata dia.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar-Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya.

Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika Petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil Pemilu tak digubris oleh Bawaslu.

“Apabila penguasa tidak mengindahkan, KPU dan Bawaslu tidak mengindahkan petisi kita ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah gerakan moral maka seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pergerakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Antar Relawan, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digelar 14 Februari 2024 lalu.

Adapun hal itu mereka tuangkan dalam sebuah petisi yang dinamakan Petisi Brawijaya dan disampaikan di Jalan Brawijaya VIII No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

Dalam Petisi Brawijaya yang disampaikan perwakilan relawan, Haposan Situmorang itu terdapat 5 poin utama yang salah satunya berisi soal penolakan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Pada petisi itu relawan mengklaim bahwa hasil pemilu presiden dan wakil presiden tersebut diwarnai dengan berbagai kecurangan.

“Satu, menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan,” ucap Haposan saat bacakan petisi dihadapan puluhan relawan.

Baca juga: AS ROMA Ngamuk di Markas Frosinone, Leandro Paredes cs Pesta 3 Gol tanpa Balas

Baca juga: Pantas Suaranya Sampai 1,1 Juta, Terbongkar Cara Komeng Kampanye, Daus Mini: Seperti Orang Gak Niat

Kemudian dalam poin selanjutnya, para relawan itu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan proses Pemilu ulang secara jujur adil (jurdil) khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar komisioner KPU serta Bawaslu diganti untuk menggelar pemilu ulang tersebut.

“Dua, meminta kepada KPU untuk Melaksanakan pemilihan ulang secara Jurdil, khususnya
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini,” lanjutnya.

Lalu pada poin ketiga, Haposan menyebut bahwa pihaknya juga memprotes keras deklarasi kemenangan yang dilakukan pasangan calon 02, Prabowo-Gibran berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Sebab menurutnya itu sebagai bentuk penggiringan opini kepada masyarakat pasalnya belum ada hasil resmi yang dikeluarkan KPU terkait Pemilu 2024.

Atas hal tersebut lalu dalam poin ke empat, mereka mendesak Bawaslu memproses hukum Prabowo-Gibran lantaran telah deklarasi sebelum ada hasil resmi KPU.

Sedangkan pada poin terakhir, forum relawan itu meminta kepada pihak berwenang mendiskualifikasi paslon 02 dalam kontestasi Pemilu Pilpres 2024.

“Meminta Bawaslu untuk memproses hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. Kelima, Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi PASLON 02 pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024,” pungkasnya.

Sebagai informasi, adapun Forum Komunikasi Antar Relawan itu berisikan sejumlah organisasi relawan yang mendukung paslon presiden dan wakil presiden.

Total terdapat 107 organisasi relawan yang menyatakan sikap lewat Petisi Brawijaya tersebut.

Beberapa organisasi relawan yang menyampaikan Petisi Brawijaya itu diantaranya, Projo Ganjar, GP Mania 2024 Reborn, Kombas GP, GPGP, Laskar Ganjar serta organ relawan lainnya.

Polres Simalungun Kerahkan 327 Personel untuk Amankan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

Polres Simalungun telah meningkatkan keamanannya dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024, yang diadakan di 32 kecamatan se-Kabupaten Simalungun pada hari Sabtu, 17 Februari 2024.

Dalam upaya memastikan keamanan dan kelancaran proses demokrasi ini (17/2/2024), Kapolres Simalungun AKBP Choky Sentosa Meliala SIK SH MH, mengungkapkan pengerahan sebanyak 327 personel kepolisian.

Personel tersebut ditempatkan di berbagai lokasi kantor kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Simalungun secara bergiliran untuk memastikan pengamanan rapat pleno berlangsung tanpa hambatan.

“Kami telah menyiapkan personel yang terlatih dan berpengalaman untuk mengawal seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pengamanan pada hari pencoblosan hingga proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan,” ujar AKBP Choky.

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan salah satu tahapan kritikal dalam rangkaian Pemilu Serentak 2024, dimana integritas dan keamanan harus dijaga secara maksimal. Polres Simalungun menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi dan menanggulangi potensi gangguan yang dapat menghambat proses demokrasi ini.

Selama proses pemungutan suara yang berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024, hingga tahapan pengiriman logistik ke masing-masing kecamatan, situasi di wilayah kabupaten Simalungun dilaporkan kondusif. “Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk masyarakat Simalungun, yang telah berkontribusi menjaga suasana kondusif,” tambahnya.

AKBP Choky Sentosa Meliala berharap kerja sama dan sinergitas dari semua pihak terus berlanjut hingga selesainya semua tahapan Pemilu 2024. Dengan pengamanan yang solid dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Pemilu Serentak 2024 di kabupaten Simalungun dapat berjalan lancar, aman, dan sukses.

 

Polda Sumut Masih Lengkapi Berkas Perkara Komisioner KPU Padangsidimpuan Peras Caleg Rp 26 Juta

Direktorat reserse kriminal umum Polda Sumut menyatakan masih melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Parlagutan Harahap, komisioner KPU Padangsidimpuan yang ditangkap tangan memeras calon anggota legislatif.

Sehingga, tersangka dan barang bukti pun belum diserahkan ke Kejaksaan.

Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengatakan, nantinya jika berkas penyidikan rampung akan segera dikirim supaya Parlagutan bisa segera diadili.

“Masih proses melengkapi berkas perkara, belum dikirim,”kata Kombes Sumaryono, Sabtu (17/2/2024).

Polisi menyebut, dalam kasus dugaan pemerasan salah satu calon anggota legislatif di Padangsidempuan Polisi hanya menetapkan dan menangkap satu tersangka.

Sejauh ini diduga tak ada orang lain yang terlibat kecuali Parlagutan. Terhadap Rahmat, panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang sempat turut ditangkap sebatas saksi.

Dari hasil penyelidikan sementara Rahmat hanya sebagai penengah atau perantara atas perintah komisioner KPU Padangsidimpuan Parlagutan Harahap.

Ia khawatir dengan jabatan dan kedudukan tersangka merasa bisa membuatnya didepak dari posisinya.

Sehingga ia pun mau disuruh-suruh oleh Parlagutan, termasuk menjadi perantara saat mengambil dan mengantarkan uang hasil memeras permintaan tersangka.

“Tidak ada tersangka lain, hanya Parlagutan Harahap.”

Diberitakan sebelumnya, Ditrreskrimum Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap komisioner KPU Padangsidimpuan bernama Parlagutan Harahap, Sabtu (27/1/2024) dinihari.

Ketika menangkap Parlagutan, Polisi menyita uang sebesar Rp 25,9 juta yang diberikan oleh Caleg melalui Rahmat, panitia pemilihan kecamatan (PPK) lalu darinya diserahkan kepada tersangka.

Uang yang diberikan Caleg seharusnya 26 juta, namun Rp 100 ribu digunakan untuk membayar pesanan mereka di kafe tersebut.

Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka awalnya meminta uang kepada FD sebesar Rp 50 juta.

Dengan uang sebesar itu tersangka berjanji kepada korban akan memberikan 1.000 suara pada pemilihan 14 Februari mendatang.

Tersangka diduga menyebut satu suara dihargai Rp 50 ribu. Sehingga uang Rp 50 juta setimpal dengan 1.000 suara.

Seiring berjalannya waktu, korban tak bisa menyanggupi permintaan Rp 50 juta, maka disepakati Rp 26 juta.

“Pertama diminta 50 juta, negosiasi 26 juta. Dijanjikan 1.000 suara, 1 suara Rp 50 ribu.”

Selain melakukan pemerasan terhadap Caleg, Parlagutan Harahap juga diduga melakukan pengancaman.

Katanya, jika korban tidak mendekat atau memberikan uang bakal kehilangan suara pemilih saat pemilihan 14 Februari 2024.

Akibat perbuatannya, Parlagutan dijerat Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan terancam kurungan penjara paling lama sembilan tahun.

“Korban takut dengan tersangka. Kalau gak merapat denganku bisa hilang suara mu. Ada ancaman psikologis, dia takut sehingga mau gak mau mengikuti tersangka,”kata Polisi menirukan ancaman tersangka.

KECELAKAAN MAUT di Toba, Mobil Tabrak Truk dari Belakang, Seorang Pengemudi Meninggal Dunia

Seorang pengendara mobil berinisial TS (45) dinyatakan meninggal dunia setelah menabrak sebuah truk bernopol BK 8077 XF.
Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Bypass Balige, Desa Sianipar Sihailhail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Kamis (15/2/2024) pukul 19.40 WIB.

Menurut Bripka B Nainggolan, membidangi unit laka Polres Toba mengutarakan truk tersebut ditabrak oleh TS saat melaju satu arah.

“Di lokasi kejadian, kecelakaan terjadi satu arah saat kedua mobil melintas di Jalan Bypass Balige pada Kamis (15/2/2024) malam,” ujar Bripka B Nainggolan, Jumat (16/2/2024).

“Setibanya di TKP, mobil yang dikendarai TS menabrak bagian belakang truk Fuso tersebut hingga mobilnya ringsek,” sambungnya.

Akibat kejadian tersebut, TS alami benturan pada bagian kepala. Ia segera dibawa ke RSU HKBP Balige.

“Ia dinyatakan meninggal dunia,” tuturnya.

Ia tambahkan, kondisi depan mobil ringsek. Sementara pengemudi truk tidak mengalami luka apapun.

Ia juga imbau agar masyarakat yang melintas melalui kawasan Jalan Bypass Balige agar tetap berhati-hati.

“Kita imbau masyarakat pelintas memperhatikan batas kecepatan,” pungkasnya.